Kini Sengketa Lahan di Dusun Tala-Tala, Bontoloe Kec.Galesong Menuai Kritik Dari LSM

INDONESIASATU.CO.ID:

TAKALAR- Kini tindak lanjut kasus sengketa lahan kepada warga Termohon Eksekusi Pr.PATI Binti YAJJI.Dkk, warga Dusun Tala-Tala Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kini mulai mendapat sorotan dari LSM KIPFA RI.

Pengurus LSM KIPFA RI yang berkunjung ke lokasi sengketa menemui anggota keluarga Pr.PATI Binti YAJJI dan menurut Salah satu pengurus LSM KIPFA RI( Kelompok Independen Pencari Fakta Republik Indonesia)pada kamis,(04/10/2018), mengatakan"sesuai keputusan pengadilan Negeri Takalar No.35/Pdt.G/2010/PN.Tk, atas eksekusi lahan milik Pr.Pati Binti Yajji, kami selaku pengurus LSM KIPFA RI menuntut agar tidak dilakukan eksekusi sebelum ada musyawarah atau mediasi antara pemohon eksekusi Hj.Sembong Binti Rapi dengan Termohon Eksekusi Pr.Pati Binti Yajji".

Lanjut pengurus LSM KIPFA mengatakan,"kami sangat sayangkan atas keputusan tersebut karena saat persidangan saat itu belum pernah ada musyawarah yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat untuk mempertemukan kedua belah pihak, dan juga belum pernah memperlihatkan atas dasar hak kepemilikan serta belum ada keputusan Pengadilan Agama Takalar tentang Hak Ahli waris",ujarnya.

Lanjut lagi menambahkan,"sebelum dilakukan eksekusi kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat meminta agar pemerintah setempat mempertemukan dan memusyawarahkan kedua belah pihak dan memperlihatkan hak atas dasar kepemilikan serta keputusan ahli waris dari pengadilan agama Takalar, dalam hal ini jika pihak pemohon telah mengajukan kepengadilan Negeri Takalar berarti dia sudah punya dasar kepemilikan dan sudah punya dasar dari pengadilan Agama Takalar sebagai dasar, tetapi kami belum pernah melihatnya dan kami ingin melihat semua buktinya secara transparansi didepan publik",ungkapnya.

"Atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dengan ini kami meminta kepada semua yang terkait agar dapat menyelesaikan sengketa ini dengan musyawarah dan melihat secara detail atas kebenaran setiap persoalan yang dialami masyarakat, dan kami meminta kepada Pengadilan Negeri Takalar agar tidak melakukan eksekusi sebelum ada keputusan dari pemerintah setempat atas hasil musyawarah antara pemohon dan termohon",tutupnya.(Herman)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita