Kini Poin Rekomendasi Muncul Dua Versi Berbeda, Pimpinan Dewan dan Ketua Panitia Angket Saling Ngotot

hermanmaros, 23 Aug 2019,
Share w.App T.Me

MAKASSAR-Terjadi Masalah informasi soal poin rekomendasi Pansus Hak Angket usai rapat paripurna digelar DPRD Sulsel.

Dua versi poin-poin rekomendasi hak angket beredar dan saling bertolakbelakang. Versi pertama berdasarkan hasil rapat pimpinan dewan, dan versi kedua menurut Kadir Halid selaku ketua Pansus yang dia sampaikan dalam konfrensi persnya usai rapat paripurna digelar.

Versi pimpinan dewan hanya memutuskan dua poin kesimpulan dan satu rekomendasi. Sementara versi Kadir Halid ada terdapat 7 poin rekomendasi yang salahsatunya meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili Gubernur Nurdin Abdullah.

Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid angkat bicara terkait adanya dua versi rekomendasi hak angket yang beredar. 

Menurutnya, rekomendasi hak angket yang benar adalah yang termaktub dalam laporan setebal 86 halaman yang diserahkannya pada saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (23/8/2019). Laporan tersebut berisi 7 poin rekomendasi panitia hak angket berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukannya.

"Mana ada? Tidak ada dua versi. Yang saya sampaikan itu tadi itu yang diserahkan buktinya itu yang saya tanda tangani," ungkap Kadir saat ditemui rekan Media di ruangan Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel.

Kadir balik menanyakan apakah tiga fraksi, yakni Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan Fraksi PAN, yang memunculkan rekomendasi lain hadir di paripurna atau tidak.

"Mereka hadir tidak di atas (rapat paripurna) tadi yang tiga fraksi itu? Yang saya serahkan ini yang saya tanda tangani. Ada nggak dokumen lain saya tanda tangani. Jadi hanya satu rekomendasi hak angket yaitu yang tujuh poin itu," tegasnya.

Tujuh poin rekomendasi hak angket yang disampaikan Kadir Halid usai rapat paripurna digelar dibantah pimpinan dewan.

Apa yang disampaikan Kadir dianggap diluar dari hasil rapat dengan pimpinan dewan. Dia menegaskan kalau Angket menghasilkan dua kesimpulan dan satu poin rekomendasi.

“Ini (satu poin rekomendasi) yang betul. Yang disepakati di Rapim tadi,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah saat dikonfirmasi soal dua versi rekomendasi yang beredar, Jumaat, (23/8/2019).

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus Hak Angket, Alimuddin. Dia kenyebut tidak ada rekomendasi lain.

“Itu kalimat kesimpulan dan Rekomendasi yang disepakati,” katanya.

Secara terpisah, Kadir Halid tetap bertahan soal 7 poin rekomendasi yang disampaikannya adalah yang paling benar. Dia menyebut kalau versi lain poin rekomendasi yang beredar tanpa tandatangan dirinya.(Herman)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu